Network
JURNALPALOPO - Facebook mengumumkan telah memblokir warga Australia untuk melihat dan berbagi berita di platform karena undang-undang yang diusulkan di negara itu untuk membuat raksasa digital membayar jurnalisme.
Meski begitu, penerbit Australia dapat terus memposting konten berita di Facebook, tetapi tautan dan postingan tidak dapat dilihat atau dibagikan oleh audiens Australia, kata perusahaan yang berbasis di AS dalam sebuah pernyataan.
Pengguna Australia tidak dapat membagikan berita Australia atau internasional, begitupun sebaliknya.
Baca Juga: Ibnu Singer Pemuda Luwu Timur Viral Lewat Lirik Lagu Figurinha, Anji eks Drive Bahkan Minta Bertemu
"Undang-undang yang diusulkan pada dasarnya salah memahami hubungan antara platform kami dan penerbit yang menggunakannya untuk berbagi konten berita",kata direktur pelaksana regional Facebook William Easton dikutip dari Korean Times, Kamis, 18 Februari 2021.
"Ini membuat kami menghadapi pilihan yang sulit, upaya untuk mematuhi undang-undang yang mengabaikan realitas hubungan ini, atau berhenti mengizinkan konten berita pada layanan kami di Australia. Dengan berat hati, kami memilih yang terakhir", tambah Easton.
Pengumuman datang sehari setelah Bendahara Josh Frydenberg menggambarkan negosiasi yang sangat menjanjikan antara Facebook dan Google dengan perusahaan media Australia.
Frydenberg mengatakan setelah pembicaraan akhir pekan dengan CEO Facebook Mark Zuckerberg dan Sundar Pichai, kepala eksekutif Alphabet Inc. dan anak perusahaannya Google, dia yakin bahwa platform 'benar-benar ingin masuk ke dalam pengaturan komersial ini'.
Baca Juga: Tahukah Kalian Mengapa Kecoa Kayu Memakan Pasangannya Setelah Kawin? Ini Penjelasan Para Ahli
Frydenberg mengatakan dia telah memiliki diskusi konstruktif dengan Zuckerberg setelah Facebook memblokir berita Australia.
"Dia mengangkat beberapa masalah yang tersisa dengan kode tawar media berita Pemerintah dan kami setuju untuk melanjutkan percakapan kami untuk mencoba menemukan jalan ke depan", tweet Frydenberg.
Tetapi Menteri Komunikasi Paul Fletcher mengatakan pemerintah tidak akan mundur dari agenda legislatifnya.
"Pengumuman dari Facebook ini, jika mereka mempertahankan posisi ini, tentu saja akan mempertanyakan kredibilitas platform dalam hal berita di atasnya", kata Fletcher kepada Australian Broadcasting Corp.
Efektif yang dikatakan Facebook kepada warga Australia informasi yang Anda lihat di platform kami tidak berasal dari organisasi yang memiliki kebijakan editorial atau proses pengecekan fakta atau jurnalis yang dibayar untuk melakukan pekerjaan yang mereka lakukan", tambah Fletcher.
Parlemen Australia sedang memperdebatkan undang-undang yang diusulkan yang akan membuat kedua platform mencapai kesepakatan untuk membayar berita Australia.
Senat akan mempertimbangkan rancangan undang-undang tersebut setelah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Rabu malam.
Kedua platform tersebut mengutuk undang-undang yang diusulkan itu tidak bisa dijalankan.
Baca Juga: Cek Fakta: SBY-AHY Terjaring OTT KPK, Dituding Gelapkan Dana Miliaran Rupiah
Google juga mengancam akan menghapus mesin pencarinya dari negara tersebut. Tapi Google melakukan kesepakatan pembayaran dengan perusahaan media berita Australia dengan model News Showcase-nya sendiri.
Seven West Media pada hari Senin menjadi bisnis media berita Australia terbesar yang mencapai kesepakatan dengan Google untuk membayar jurnalisme. News Corp. Rupert Murdoch telah mengumumkan kesepakatan yang luas.
Rival Nine Entertainment dilaporkan mendekati pakta sendiri dan ABC juga dalam negosiasi. Berita memainkan peran yang lebih besar dalam model bisnis Google daripada di Facebook.
Easton mengatakan publik akan bertanya mengapa platform tersebut merespons secara berbeda terhadap undang-undang yang diusulkan yang akan membuat panel arbitrase untuk menetapkan harga berita dalam kasus di mana platform dan bisnis berita gagal untuk menyetujui.
Baca Juga: Intip Profil Jenniferl Jiil, 'Sultan' Ancol yang Kini Terjerat Kasus Narkoba
"Jawabannya adalah karena platform kami memiliki hubungan yang berbeda secara fundamental dengan berita", kata Easton.
Peter Lewis, direktur lembaga think tank Center for Responsible Technology Australia Institute, mengatakan keputusan Facebook akan menjadikannya jaringan sosial yang lebih lemah.
"Tindakan Facebook berarti kegagalan perusahaan dalam privasi, disinformasi, dan perlindungan data akan membutuhkan lebih banyak mendorong regulasi pemerintah yang lebih kuat", kata Lewis.***
