Network
JURNALPALOPO.COM - Pemerintah telah menetapkan target digitalisasi sebanyak 10 juta UMKM di tahun 2020. Namun, hingga saat ini baru 8 juta UMKM yang telah terdigitalisasi menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).
Hal tersebut disampaikan Ahmad Zabadi selaku Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM dalam Webinar bertajuk "Koperasi dan UMKM Go Digital Di Era New Normal", di Jakarta, Jumat 10 Juli 2020.
"Mereka yang sudah ada di marketplace harus bertahan dan memiliki transaksi berkelanjutan. Dari data yang kami terima, kegagalan UMKM di marketplace adalah karena produk dan pelaku belum siap," katanya.
Baca Juga: Daftar Harga Emas Hari Ini, Terkini Sabtu 11 Juli 2020
Dia mengatakan, selama ini para konsumen sulit menghubungi pelaku UKM dengan produk yang belum siap online.
Adanya pandemi Covid-19 telah merubah perilaku konsumen dengan membatasi interaksi fisik dan mengurangi aktivitas di luar rumah.
Hal ini dapat memberi peluang lebih besar kepada UMKM yang sudah terhubung dengan ekosistem digital untuk bertahan atau bahkan melaju di tengah pandemi Covid-19.
"Sayangnya, peluang tersebut belum dimanfaatkan secara optimal oleh UMKM , karena dari sekitar 64 juta populasi UMKM di Indonesia, baru 13% saja yang terhubung ke ekosistem digital. Oleh karena itu, perlu keterlibatan pemerintah dan berbagai pihak untuk meningkatkan literasi manfaat UMKM masuk ke ekosistem digital dan inkubasi untuk mengakselerasi kesiapan mereka," kata Zabadi.
Baca Juga: Sukses Dukung Pelaksanaan Ekonomi Rendah Karbon, PLN Raih Prestasi Terbaik di Asia Tenggara
Sementara, pakar Digital Marketing Adreas Agung Bawono menambahkan bahwa perilaku konsumen yang serba online dalam memenuhi kebutuhan hariannya perlu cepat diadaptasi oleh pelaku UMKM dengan melakukan digitalisasi bisnis.
"Ketika butuh sesuatu barang, kini setiap orang cukup membuka smartphone, lalu browsing di google, instagram, facebook atau youtube. Nah, ketika produk dan layanan UMKM tak tersedia pada fasilitas media sosial tersebut, maka sudah pasti akan tertinggal," kata Adreas.
Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI , Ryan Kiryanto mengungkapkan, UMKM dalam pengembangannya telah dilakukan oleh perseroan melalui aplikasi digital dengan basis big data.
Bertepatan dengan HUT ke-73, BNI semakin memantapkan langkah transformasi menjadi perbankan digital, termasuk diantaranya adalah dalam layanan bagi para pelaku UMKM yang disajikan dalam Program Klaster.
Baca Juga: Berada diurutan 22 Dunia, Kekayaan Elon Musk naik menjadi Rp670 triliun
Artikel ini sebelumya telah tayang di Pikiran-Rakyat.com dengan judul Pola Pembelian Berubah karena Pandemi, Pemerintah Kejar Target Digitalisasi 10 Juta UMKM
BNI sangat siap dan optimis menyambut era kemajuan teknologi dengan melakukan tranformasi transaksi perbankan dan penyaluran kredit dari yang berbasis konvensional menjadi berbasis teknologi digital.
Dalam rangka menyukseskan digitalisasi pengembangan UMKM , BNI bekerjasama dengan start up untuk penyaluran kredit dan pembentukan ekosistem finansial berbasis digital, terutama untuk klaster UMKM pada sektor produksi.
Adapun pada sektor pertanian, BNI berkolaborasi dengan PT Agri Tekno Karya pemilik Aplikasi HARA. Kerja sama ini memungkinkan dilakukannya digitalisasi ekosistem bisnis petani dan pengembangan konsep Rumah Tani Indonesia.
Baca Juga: Khusus Daerah Denpasar, Harga Pertalite Turun Sejak 5 Juli Hingga 31 Agustus
Kelompok masyarakat tersebut merupakan segmen yang minim akses perbankan, sehingga memerlukan pendampingan agar mampu meningkatkan produktifitas dan taraf hidupnya.
Konsep Rumah Nelayan dan Rumah Tani Indonesia adalah untuk mengembangkan value chain ecosystem base yang berfungsi sebagai penyedia data digital nelayan/petani dan pusat transaksi untuk memenuhi semua kebutuhan Nelayan/Petani.
Database ini sangat diperlukan dalam mengakses permodalan dari bank yang mudah dan murah, penyediaan alat tangkap, pengembangan fungsi offtaker, maupun pemasaran.
Database yang sama juga dibutuhkan untuk menajamkan pembinaan pada klaster nelayan atau petani. Berbagai kemudahan ini akan turut membantu pemerintah dalam pengelolaan data nelayan dan petani dimasa mendatang.
Baca Juga: Daftar Harga Logam Mulia Emas Antam, Terkini 6 Juli 2020
Menurut Ryan, untuk UMKM yang berada di wilayah remote (terpencil) dengan keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, tidak perlu khawatir.
Sebab, problem itu sudah masuk agenda pemerintah, dalam Program Digitalisasi Ekonomi. Sekarang, program tersebut memang sedikit tertahan akibat pandemi Covid-19 yang masih tinggi, tapi saat sudah mereda pasti akan kembali dipacu.
"Namun, semua pihak harus hati-hati karena kita menghadapi turbulensi ekonomi ini terbilang marathon (jangka panjang) hingga obat penawar Covid-19 ditemukan. Sektor UMKM harus menjaga ketahanan modal agar tidak tergerus. Sebab, a crisis like no other, a uncertain recovery," kata Ryan.***
(Penulis : Satrio Widianto)
