JURNAL PALOPO- Anggaran Belanja Tak Wajar PDAM Palopo jadi Temuan BPKP, DPRD: 75 Pegawai Total Miliaran Rupiah.
BPKP Temukan hal ganjil pada anggaran belanja PDAM Kota Palopo.
Masalah yang ditemukan BPKP adalah ketidakseimbangan karyawan PDAM Palopo yang dikabarkan telah melebihi kapasitas.
Kelebihan muatan ini lantas berimbas pada status keuangan PDAMP pada tahun 2021 lalu.
Dugaan temuan ini diperkuat pernyataan anggota DPRD Palopo, Cendrana Saputra.
Cendrana menyebutkan ada sekitar 75 orang karyawan di Perumda TM yang jadi temuan BPKP.
Nominalnya pun tak tanggung-tanggung karena mencapai miliaran rupiah.
Hal itu terungkap pada pembahasan anggaran KUA-PPAS APBD Perubahan 2022, anggota DPRD bersama pihak Perumda TM, akhir Agustus lalu.
"Melihat dari nilainya sangatlah besar. Sebab 75 orang ini masing-masing mendapat gaji misalnya Rp2 juta lebih dikali selama 12 bulan,"kata Cendrana, dari DPRD Palopo.
Cendrana menambahkan, temuan ini diakibatkan dari belanja pegawai yang melebihi dari jumlah yang semestinya.
Artinya, karyawan Perumda TM ini melampaui kapasitas, sehingga anggaran yang digunakan untuk membayar karyawan tersebut jadi temuan.
Cendrana berharap, PDAM bisa efisensi anggaran belanja karyawan.
Paling tidak, anggaran itu bisa menambah deviden ke Pemerintah Kota (Pemkot).
"Bisa dialokasikan kepada pembayaran honor pegawai Pemkot lainnya,"kuncinya.
Baca Juga: PDAM Palopo Banjir Keluhan, Ternyata Informasi Admin Bersifat Privasi Bukan Publik
Berdasarkan data rekapitulasi jumlah karyawan Perumda TM pada Mei 2020, jumlah karyawan sebanyak 311 orang.
Terdiri dari tiga orang direksi, 242 karyawan, 44 karyawan tidak tetap, 21 karyawan magang, dan satu kontrak khusus.
Angka tersebut diperkirakan telah bertambah pada 2022.
Sedang jumlah pelanggan aktif tahun 2019 sebanyak 32.227 SR (Sambungan Rumah).
Baca Juga: Universitas Andi Djemma Wisuda Bayi Berusia 4 Bulan, Annas Boceng: Selamat Ya Nak
Dikonfirmasi oleh Direktur Teknik dan Operational PERUMDA-TM Palopo, Hamid, hal tersebut tidak jadi masalah.***