Network
"Anies menjadi Gubernur hasil kontestasi ketika jabatannya habis maka selesai tak perlu diperpanjang berdasarkan SK," lanjutnya.
Ia bahkan mengatakan cemen jika jadi Gubernur lewat SK, dan lebih cemen lagi jika membatalkan pilkada.
"Kalau mau tarung ya tarung saja (Lewat Pilkada), tapi jadi Gubernur lewat SK itu Cemen apalagi membatalkan Pilkada lebih cemen lagi," tutupnya.
Beberapa komentar netizen setuju jika pertarungan dilakukan lewat Pilkada.
Baca Juga: Infotainment Awards 2021, Raffi Ahmad Raih Kategori Celebrity of The Years dan Gorgeous Dad
"Sepertinya saya lebih setuju dengan pendapat ini.... Bagaimana dengan yang lain...?," Cuit @Alie_Fahnoor.
Untuk diketahui, Kemendagri saat ini masih berpegang pada aturan peralihan kepemimpinan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Sistem peralihan kepemimpinan menggunakan penjabat kepala daerah sudah berhasil diterapkan saat penundaan Pilkada Serentak 2020.
Sebanyak 274 kepala daerah, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, akan menuntaskan masa jabatan pada 2022 dan 2023.
Namun, UU Pilkada mengatur tidak ada pilkada sebelum November 2024.***
