JURNAL PALOPO- Tingginya angka penularan Covid-19 di Indonesia, membuat BKN memberikan hak khusus bagi peserta tes SKD CPNS 2021, dan PPPK Guru 2021 dengan kondisi tertentu.
Peserta tes SKD CPNS 2021 yang terkonfirmasi positif Covid-19, bisa jadwal ulang tes yang telah ditetapkan sesuai dengan prosedur.
Hal ini disampaikan oleh Deputi Sistem Informasi dan Kepegawaian BKN, Suharmen dalam konferensi pers virtual yang dilangsungkan pada Rabu 25 Agustus 2021.
Baca Juga: Jangan Diabaikan! 9 Hal Ini Bikin Peserta Tidak Lolos Tes SKD CPNS 2021
Menurutnya, peserta wajib melaporkan kepada instansi terkait jika peserta terkonfirmasi positif Covid-19.
"Mereka wajib untuk melaporkan kepada instansinya. Sehingga nanti peserta tersebut bisa dijadwalkan ulang untuk mengikuti seleksi," tukas Suharmen.
Lebih lanjut Suharmen memberikan penjelasan bahwa, setelah adanya konfirmasi dari peserta maka instansi tersebut wajib membuat surat permohonan jadwal tes ulang bagi peserta positif Covid-19.
"Bagi peserta yang harus dijadwalkan ulang karena dia positif maka instansi wajib untuk membuat surat permohonan kepada Kepala BKN cq,"
Baca Juga: BKN Umumkan 3 Golongan Ini Terima Perlakuan Khusus saat Tes SKD CPNS 2021, Anda Termasuk?
"Ini adalah Bidang Sistem Informasi Kepegawaian untuk dilakukan penjadwalan ulang bagi peserta yang bersangkutan,"ucap Suharmen.
Dia juga mengungkapkan bahwa pihak penyelenggara tes CPNS 2021, tidak ingin ada peserta yang dirugikan dan tidak bisa ikut SKD karena hal tersebut.
"Kami tidak akan merugikan peserta. Jadi mereka nanti kalau memang mereka adalah positif Covid-19. Maka yang bersangkutan akan kita jadwalkan ulang," ungkap Suharmen.
Karena itu setiap peserta harus benar-benar jujur terkait kondisi kesehatannya agar tidak merugikan pihak mana pun.
Hal ini juga menurut Suharmen akan mempermudah pelaksanaan SKD CPNS 2021.
Di sisi lain, Dia juga mengungkapkan bahwa hal tersebut juga menjadi penilaian bagi panitia apakah peserta melaksanakan protokol kesehatan dengan baik atau tidak.
"Itu akan sangat menentukan apakah kita betul-betul bisa melaksanakan seleksi ini dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat atau tidak," tutup Suharmen.***