Network
JURNALPALOPO.COM- Guna memastikan kondisi kesehatan dan tidak terpapar Virus Corona, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Luwu menjalani rapid test. Pemeriksaan ini sudah berlangsung selama dua hari sejak Selasa hingga Rabu tadi.
Meski demikian pihak DPRD Luwu, melalui Ketua Komisi I meminta agar jajaran dinas kesehatan senantiasa transparan dalam penggunaan anggaran Covid-19, termasuk persoalan rapid test.
"Kita harap ini bukan hanya untuk wakil rakyat saja, tapi juga para eksekutif Kabupaten Luwu tanpa terkecuali,"jelas Ketua Komisi I DPRD Luwu, Nur Alam Ta'gan, Rabu (08/07/20) siang tadi.
Baca Juga: Bayi Kelima Zaskia Adya Mecca Dipulangkan, Setelah Sempat Tertahan di Rumah Sakit Karena Perawatan
Baca Juga: BNN Kota Palopo Bongkar Sindikat Narkoba Jaringan Pekanbaru, 2 Pelaku dan Sabu 168,7 Gram Diamankan
Dinas kesehatan juga diminta memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat umum, agar mereka dapat mengikuti rapid test.
"Mereka juga punya kepentingan untuk bepergian sehingga harus diperiksa. Kami sangat mengharapkan ini di gratiskan karena setahu kami alat rapid test dibeli mengunakan uang rakyat," tutur Nur Alam.
Nur Alam berharap Dinas Kesehatan maupun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batara Guru, untuk transparan dalam penggunaan anggaran pembelian yang memang cukup mahal.
"Pertanyaan kami berapa banyak alokasi anggaran yang digunakan untuk membeli alat rapid test, berapa stok yang ada dan berapa yang sudah terpakai. Apakah pembelian langsung atau tender, semua ini kami tidak ketahui," ucap Nur Alam.
