JURNALPALOPO.COM- Luwu Utara mejadi satu dari dua kabupaten yang menerima bantuan berupa Dana insentif Daerah (DID) sebesar Rp.14,9 miliar, sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah pusat.
Di Sulawesi Selatan sendiri, hanya ada dua Kabupaten yang menerima bantuan, yaitu Enrekang dan Luwu Utara.
"Kabupaten Luwu Utara dinilai berhasil dalam upaya percepatan penanganan Covid-19, sehingga pemerintah pusat memberikan kita tambahan DID sebesar Rp 14,9 milyar,”ungkap Kepala BPKAD Kabupaten Luwu Utara, Baharuddin Nurdin, Senin 24 Agustus 2020.
Baca Juga: BTS Cetak Rekor Baru 101,1 Juta Penonton dalam 24 Jam, Lewat MV Dynamite
Baca Juga: Simak Cara Mengatasi Batuk Pada Ibu Hamil dengan Cara Medis Maupun Alami
Baca Juga: Dijadwalkan Berlangsung Oktober 2021, Kesiapan Infrastruktur PON Papua Capai 75 Persen
Menurut Baharuddin, pemerintah pusat menilai pengelolaan anggaran Covid-19 Pemda Lutra memenuhi kriteria pelaporan berdasarkan amanah SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Termasuk kinerja penanganan Covid-19 yang dinilai baik.
"Ada dua poin yang berhasil dilakukan Pemda Lutra dalam penanganan Covid-19, yaitu menyelesaikan realokasi dan refocusing APBD 2020 sesuai SKB Mendagri dan Menkeu, serta kinerja penanganan Covid-19 yang dinilai sangat baik,"ucap Baharuddin.
Lebih jauh ia mengatakan, sistem pelaporan kita bagus, tepat waktu, dilaporkan secara berkala dan pastinya sesuai regulasi yang ada.
Dan jangan lupa, progress penanganan Covid-19 juga dinilai baik karena kita terus melakukan pelaporan setiap saat, terkait upaya penanganan Covid-19 yang kita lakukan.
Baca Juga: 5 Cara Elegan Membuat Mantan Menyesal Telah Meninggalkanmu, Salah Satunya Ubah Penampilanmu
Baca Juga: Virus Corona Terus Melonjak di Korea Selatan, Sejumlah Variety Show Dihentikan
Baca Juga: Jisoo Personil Black Pink Akan Jajal Dunia Akting, Dalam Drama 'Snowdrop' Bersama Jung Hae In
DID Rp 14,9 milyar nantinya akan dialokasikan untuk kegiatan pemulihan ekonomi nasional daerah, pencegahan dan penanganan lanjutan Covid-19, termasuk untuk bantuan sosial lainnya.
"Jadi, alokasinya berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang ada. Untuk pemulihan ekonomi misalnya, ada pemberdayaan UMKM,"pungkasnya.***